A. PENGERTIAN KONSUMEN
Menurut ketetuan Pasal 1 Angka 2 UU
Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang pemakai
barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.
Umumnya sebuah produk sebelum sampai
ke tangan konsumen terlebih dahulu melalui suatu proses distribusi yang cukup
panjang, mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, hingga akhirnya
sampai ditangan konsumen, sehingga di bidang ekonomi dikenal dua jenis konsumen,
yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau
pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen
yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk
lainnya. Pengertian konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen adalah konsumen akhir.
Ada
dua cara untuk memperoleh barang, yaitu dengan:
1.
Membeli. Bagi orang yang memperoleh suatu barang dengan cara membeli, tentu ia
terlibat dalam suatu hubungan kontraktual, seperti jual beli, perjanjian
kredit, atau sewa menyewa dengan pelaku usaha dan konsumen memperoleh perlindungan
hukum melalui perjanjian tersebut
2.
Cara lain selain membeli, yakni hadiah, hibah dan warisan. Untuk cara yang
kedua ini, konsumen tidak terlibat dalam suatu hubungan kontraktual denga
pelaku usaha. Sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum dari suatu
perjanjian. Untuk itu diperlukan perlindungan dari Negara dalam bentuk
peraturan yang melindungi keberadaan konsumen, dalam hal ini Undang-Undang
Perlindungan Konsumen.
Ketentuan pasal 1 angka 2
undang-undang perlindungan konsumen menyebutkan frase “baik bagi kepentingan
diri sendiri, keluarga, oramg lain, maupun makhluk hidup lain.” Ketentuan ini
dimaksud untuk melindungi kepentingan orang yang tidak membeli barang namun
turut merasakan manfaat atau kerugian yang timbul dari penggunaan barang
tersebut. Contohnya bila seorang konsumen membeli sebuah penyejuk ruangan untuk
dipasang diruang tamu rumahnya. Tentu bukan hanya konsumen tersebut yang
merasakan kesejukan penyejuk ruangan tersebut, melainkan juga istri atau suami,
anak, tamu dan hewan peliharaan dari konsumen tersebut.
Berdasarkan pengertian konsumen
menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat
disimpulkan bahwa syarat-syarat konsumen adalah:
- Pemakai barang dan atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara Cuma-Cuma.
- Pemakaian barang dan atau jasa untuk kepentingan diri sendiri
- Tidak untuk diperdagangkan
B. ASAS DAN TUJUAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN
Penting pula untuk mengetahui landasan
perlindungan konsumen berupa azas- azas yang terkandung dalam perlindungan
konsumen yakni :
1.
Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan
perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
kepentingan Konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
2.
Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan
memberikan kesempatan kepada Konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya
dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
3.
Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan Konsumen, pelaku
usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
4.
Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan
keselamatan kepada Konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5.
Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun Konsumen mentaati hukum dan
memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen, serta negara
menjamin kepastian hukum.
Sesuai
dengan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan
konsumen adalah:
1.
Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi
diri,
2.
Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses
negatif pemakaian barang dan atau jasa,
3.
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut
hak-haknya sebagai konsumen,
4.
Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum
dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5.
Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga
tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
6.
Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan
konsumen
C. HAK DAN KEWAJIBAN
KONSUMEN
Hak
Konsumen adalah :
1.
hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa;
2.
hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3.
hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;
4.
hak untuk didengan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;
5.
hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;
6.
hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7.
hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
8.
hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;
9.
hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Hak
tentu tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Kewajiban konsumen menurut pasal 5
Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:
1.
Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
2.
Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa,
3.
Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati
4.
Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konseumen secara patut
D. HAK DAN KEWAJIBAN
PELAKU USAHA
Berdasarkan
pasal 6 dan 7 undang-undang no 8 tahun 1999 hak dan kewajiban pelaku usaha
adalah sebagai berikut :
1.
hak pelaku usaha
•
hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi
dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
•
Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad
tidak baik.
•
Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukun
sengketa konsumen.
•
Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
•
Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2.
kewajiban pelaku usaha
•
bertikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
•
Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaika, dan
pemeliharaan.
•
Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif ; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan
pelayanan; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada
konsumen.
•
Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan
ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
•
Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa
tertentu serta memberi jaminan dan garansi .
•
Memberi kompensasi , ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian, dan manfaat barang atau jasa yang diperdagangkan.
•
Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila berang atau jasa yang
diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
E. PERBUATAN YANG
DILARANG BAGI PELAKU USAHA
Dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17
undang-undang nomor 8 tahun 1999, mengatur perbuatan hukum yang dilarang bagi
pelaku usaha larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam
menawarkan , larangan-larangan dalam penjualan secara obral / lelang , dan
dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan .
1.
larangan dalam memproduksi / memperdagangkan.
Pelaku
usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa, misalnya :
•
tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan ;
•
tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto;
•
tidak sesuai dengan ukuran , takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan
menurut ukuran yang sebenarnya;
•
tidak sesuai denga kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam
label, etika , atau keterangan barang atau jasa tersebut;
•
tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label;
•
tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal;
•
tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran
, berat isi atau neto
2.
larangan dalam menawarkan / memproduksi
pelaku
usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak
benar atau seolah-olah .
•
barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus,
standar mutu tertentu.
•
Barang tersebut dalam keadaan baik/baru;
•
Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan,
perlengkapan tertentu.
•
Dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi.
•
Barang atau jasa tersebut tersedia.
•
Tidak mengandung cacat tersembunyi.
•
Kelengkapan dari barang tertentu.
•
Berasal dari daerah tertentu.
•
Secara langsun g atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.
•
Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya , atau efek
sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
•
Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
3.
larangan dalam penjualan secara obral / lelang
Pelaku
usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang , dilarang
mengelabui / menyesatkan konsumen, antara lain :
•
menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar
tertentu.
•
Tidak mengandung cacat tersembunyi.
•
Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud
menjual barang lain.
•
Tidak menyedian barang dalam jumlah tertentu atau jumlah cukup dengan maksud
menjual barang yang lain.
4.
larangan dalam periklanan
Pelaku
usaha periklanan dilarang memproduksi iklan , misalnya :
•
mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga
mengenai atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang jasa.
•
Mengelabui jaminan / garansi terhadap barang atau jasa.
•
Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang atau jasa.
•
Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau jasa.
•
Mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizing yang berwenang atau
persetujuan yang bersangkutan.
•
Melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
periklanan.
F. TANGGUNG JAWAB
PELAKU USAHA
Setiap pelaku usaha harus bertanggung
jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk
timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “ produk
yang cacat “, bisa dikarenakan kekurang cermatan dalam memproduksi, tidak
sesuai dengan yang diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku
usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan
melawan hukum.
Di
dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 diatur psal 19 sampai dengan pasal 28.
di dalam pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap
produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas
kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen.
Sementara
itu, pasal 20 dan pasal 21 mengatur beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa
menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian, sedangkan pasal 22
menentukan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsure kesalahan dalam kasus
pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 19
Di
dalam pasal 27 disebut hal-hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung
jawab atas kerugian yand diderita konsumen, apabila :
1.
barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksud untuk
diedarkan ;
2.
cacat barabg timbul pada kemudian hari;
3.
cacat timul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang ;
4.
kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen ;
5.
lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka
waktu yang diperjanjikan.
G. SANKSI
Sanksi yang diberikan oleh undang –
undang nomor 8 tahun 1999, yang tertulis dalam pasal 60 sampai dengan pasal 63
dapat berupa sanksi administrative, dan sanksi pidana pokok, serta tambahan
berupa perampas barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti
rugi, perintah penghentiaan kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabuatn
izin usaha.
SUMBER:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar